apa yang dimaksud dengan piutang retribusi daerah. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. apa yang dimaksud dengan piutang retribusi daerah

Definisi pajak daerah menurut UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi. Piutang Retribusi Daerah adalah retribusi yang tidak dilunasi oleh Wajib Retribusi sampai batas waktu bayar dan merupakan tagihan kepada Wajib Retribusi beserta sanksi administrasi baik berupa bunga, dan/atau denda yang harus dilunasi oleh Wajib Retribusi yang tercantum dalam SKRD Tambahan, SKRD Jabatan, dan STRD. Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi, salah satunya karena Wajib Pajak telah meninggal dunia atau atau Wajib Pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek. Namun, ada sedikit perubahan terkait pajak air ini. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi. 27 February 2015. Pasal 9. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau administratif berupa bunga dan/atau denda. 78 dan piutang retribusi dan/atau piutang yang timbul karena perikatan dengan pihak lain. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk. Peraturan Pemerintah (PP) Bentuk Singkat. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan. 13. Nov 18, 2019 · Mencabut. dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat penerapan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi daerah. 12 Penyertaan modal tersebut harus ditetapkan dengan Perda. 1 Tahun 2022) tentang Hubungan Keuangan antara. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur. 2. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha dinyatakan berlaku paling. Banyak orang masih awam perbedaan pajak dan retribusi. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten. Menyatakan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. hasil klarifikasi, verifikasi, inventarisasi, dan penelitian Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang mencerminkan kondisi Piutang Retribusi, meliputi subyek dan/atau obyek yang terutang. surat perjanjian/surat perikatan atau dokumen yang dipersamakan. Hal ini terkait dengan jenis pajak apa yang harus dialokasikan pada tingkat daerah/lokal. Pengertian Pajak Daerah. Secara umum, ada dua metode penghapusan piutang tak tertagih, yaitu metode penghapusan langsung (direct write-off method) dan. 716. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan. 8 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. 163/PMK. 4. Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik. tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Jatuh Tempo Akhir September, Wajib Pajak Diminta Segera Bayar PBB. Retribusi perizinan tertentu. Walikota Tual menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 000. Perlu dipahami, restitusi pajak hanya terjadi jika jumlah kredit. Kedaluwarsa adalah masa habis berlakunya masa kewajiban membayar Pajak dan/atau Retribusi. Bupati/Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah Kabupaten/Kota yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Restitusi. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan. 28 tahun 2009). Piutang retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. Daerah adalah Kota Kupang. Pasal 7. Telepon. Pengertian Retribusi Daerah Berdasarkan Pasal 1 UU nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah serta juga Retribusi Daerah, Definisi Retribusi Daerah ini. Penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga 6. Piutang retribusi; dan . 26 24 Ronald C. 10. Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan, dan Wajib. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk. Yuk, kita bahas lebih lanjut sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pajak yang berhubungan dengan bisnis sarang walet ini? Jika diklasifikasi berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai. 17/2003, tentang Keuangan Negara 4. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Keuangan Daerah. STRD; dan/atau c. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Perundang- Peraturan undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan: 1. Jika hutang tersebut perlu dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun, maka disebut liabilitas jangka pendek. Piutang pajak merupakan hal yang wajib dilunasi oleh wajib pajak dalam periode berjalan tahun berikutnya, sehingga tidak ada piutang pajak yang melampaui satu periode berikutnya. 2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Piutang mempunyai fungsi :. sebagaimana dimaksud dalam huruf d, e dan f, dalam hal: 1) Piutang Negara/Daerah yang pengurusannya diatur dalam Undang-Undang tersendiri, antara lain piutang putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan piutang uang pengganti putusan pidana korupsi; atau 2) Piutang Negara/Daerah tidak memenuhi syarat untuk diserahkanperundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (berdasarkan UU No. 16 Tahun 2000 pasal 24 dan dijelaskan lebih lanjut dalam KMK No. Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah. Piutang daerah merupakan jumlah uang yang. Total Pagu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah x 40% x (Persentase realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didesa yang bersangkutanuntuk melakukan penagihan piutang. Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak. Umumnya, restitusi banyak dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), terutama terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Untuk menindaklanjuti terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak dan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif sebagai tambahan. 1 Tahun 2022) tentang Hubungan Keuangan antara. 10. PUTUSAN Nomor 80/PUU-XV/2017. 1. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Direktur Jenderal Pajak melakukan: a. Ketentuan dalam Staatblad 1901 dan 1907 tentang piutang-piutang negara yang dapat dihapus Dalam Pasal 18 Stbl 1901 No 325 ditentukan bahwa pemerintah menerapkan baik sebagai peraturan umum atau dalam hal tertentu, piutang-piutang negara yang2020. Berdasarkan UU tersebut, terdapat berbagai jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 1. Sebaliknya, jika jatuh tempo hutang lebih dari 1 tahun, maka sebutannya adalah liabilitas jangka panjang. Beban Dibayar Dimuka 19. 565/KMK. PUTUSAN Nomor 80/PUU-XV/2017. melalui proses pemeriksaan pajak, dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar (SKPKB) dan STP. 2. 782. 2. Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. Pemerintah. Bupati/Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah Kabupaten/Kota yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Retribusi Jasa Usaha yaitu retrbusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 7 Retribusi Pengolahan Limbah Cair 4 . Gunakan e-Bunifikasi untuk pembuatan Bukti Potong Unifikasi sesuai dengan SK KEP-24/PJ/2021. Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK. Ada kalanya piutang daerah mengalami status macet sehingga sulit dan/atau tidak dapat ditagih. Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aset lancar atau current assets adalah kas, bank, dan sumber lain yang dapat dicairkan, dijual, atau dinilai dengan uang dan dipakai habis dalam satu tahun. B. Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara. (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Piutang pajak daerah; 2. RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PAPUA BARAT, Menimbang : a. Pajak dan retribusi merupakan dua hal yang berbeda apabila merujuk pada UU Nomor 28 Tahun 2007. Daerah adalah Kabupaten Paser; 2. 23. Walikota ialah Walikota Yogyakarta; 4. Pendistribusian tugas pengelolaan penyelesaian piutang pajak daerah dan retribusi daerah kepada Kepala Sub Bidang Penyelesaian Piutang;. 4 . umum daerah, badan layanan umum daerah; dan b. Diupdate. 06/2020, BN. bahwa Pemerintah Daerah telah memberikan dana bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa yang diatur pembagian dan mekanismenya dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan. 1 Dokumen Sumber yang Digunakan Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi penerimaan kas (penerimaan pendapatan) adalah sebagai berikut: 1. Selain itu retribusi daerah bisa dipungut atas bisnis atau atas jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah. Daerah adalah Kota Padang. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan. Untuk mewujudkan hal itu pemerintah daerah membutuhkan dana yang tidak sedikit, salah satunya dana tersebut bersumber dari pajak daerah dan retribusi. Lain-lain PAD yang Sah. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan. Namun berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 88, besarnya tarif BPHTB yang paling tinggi adalah 5 persen dan disesuaikan dengan. Pungutan retribusi adalah pungutan atas jasa ataupun izin yang diberikan pemerintah daerah buat kepentingan pribadi ataupun badan. Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat. Apa yang menjadi sumber pendapatan daerah 2. badan lain. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi. Berikut penjelasannya: 1. SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan Retribusi yang. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan. SSPD;. Pidana BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 27 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehinggaMengenai tata cara penyelesaian dan penghapusan piutang daerah inilah yang kemudian diatur dengan peraturan pemerintah. pengertian retribusi daerah memiliki prinsip yang sama dengan pajak daerah dan hanya dibedakan oleh kontra pestasi yang diperoleh oleh wajib pajak/retribusi. TENTANG PAJAK DAERAH. 1 Pelepasan Hak Atas Tanah 4 . com – Informasi seputar jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah penting diketahui mengingat terbitnya regulasi baru sebagai dasar hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. Sesuai Pasal 17D UU KUP dan PMK No. 1. com. Apakah yang dimaksud dengan Pegusaha Kawasan Berikat dalam PMK 44/2020? Jawab: Berdasarkan PMK 44/2020, yang dimaksud ngusaha Kawasan BerikatPe adalah badan hukum yang melakukan kegiatan penyelenggaraan sekaligus pengusahaanKawasan Berikat. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pati. Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : 1. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu; Retribusi Jasa Umum adalah. Dimana secara harfiah, retribusi daerah adalah bentuk. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik. Berikut perbedaan pajak dan retribusi, dirangkum Liputan6. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; 02. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan. Namun, banyak orang yang masih keliru membedakan antara pajak dan retribusi, keduanya memang wajib dibayarkan saat masyarakat menikmati fasilitas dan layanan publik, namun ada. bagian lancar tagihan penjualan angsuran;Pengertian Retribusi. Namun, jasa pengelolaan parkir merupakan bagian dari pajak pusat sehingga atas jasa tersebut dikenakan PPN dengan tarif yang berlaku, yaitu 11%. Hak daerah dalam bentuk piutang daerah tidak seluruhnya dapat diterima sesuai yang diharapkan. JENIS DAN RINCIAN RETRIBUSI. bahwa tata cara penghapusan piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Walikota; d. 3. Piutang pajak yang dihapuskan adalah piutang pajak yang jumlahnya masih harus ditagih sebagaimana tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT yang. JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 2 . Simak Kamus ‘Apa itu pajak, Pajak Pusat, dan Pajak Daerah?’ Sementara itu, yang. Persamaan antara pajak dan retribusi adalah keduanya merupakan bentuk pungutan yang dibebankan kepada masyarakat. Pasal 11 Cukup jelas. b. 2. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. 2 . Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin. usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH SISTEM AKUNTANSI SKPD A. 26 Ibid. Hal tersebut diungkapkan Ketua Program Studi DIII Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sukabumi Ismet Ismatullah dalam webinar series DDTC bertajuk “Persoalan Optimalisasi Pajak Daerah”. 6 Retribusi Penyebrangan di air 4 . Tax Assignment Membahas pertanyaan mengenai pajak apa, dimana, dan siapa yang memungutnya (Musgrave, 1983). c. 03 - 4. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. . (1) Besaran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disetiap Desa dihitung dengan cara : a. 17 17. 12. Piutang yang terjadi sebagai akibat pengelolaan keuangan pemerintah daerah, diantaranya:. Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Sementara, pengertian retribusi perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,. (3) Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan. Contoh Aset Lancar dan Tidak Lancar. Tap untuk memuat ulang. 2 . Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mencabutUndang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18. TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 3. Hasil penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dianggarkan dalam Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan pada anggaran. (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan; (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur. Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol. Pasal 43. Dari bunyi pasal tersebut di atas tidak dijelaskan apa-apa yang dimaksud dengan piutang negara. 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.